Penduduk Masayarakat dan Kebudayaan Indonesia

Indonesia adalah Negara yang memilik penduduk yang sangat padat dengan bukti menjadi pemegang Guinness World Record atau Rekor Dunia yaitu pulau Jawa sebagai pulau terpadat yang besarnya hanya 7 % dari seluruh wilayah Indonesia memiliki penduduk 130 juta jiwa atau sekitar 60% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2008 . Seperti yang kita ketahui penduduk adalah Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ . Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain . Seperti layaknya sebuah Negara , Indonesia pun tak luput dari pertumbuhan penduduk . Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya . Pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen dinilai sudah mengkhawatirkan. Angka ini naik dari periode sebelumnya, 1990 - 2000 yang mencatat laju pertumbuhan 1,45 persen. Peningkatan laju pertumbuhan dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen dalam periode tahun 2000-2010, merupakan laju pertembahan penduduk yang luar biasa . Dari hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa. Dengan komposisi laki-laki 119,51 juta dan perempuan 118,05 juta jiwa. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat .

Dengan data seperti itu, tampaknya pemerintah perlu kembali menengok kebijakan Keluarga Berencana yang dinilai mampu menekan laju pertumbuhan dari 2,32 persen pada tahun 1971-1980 menjadi 1,97 persen pada tahun 1980-1990 . Dalam hal ini Indonesia juga menerapkan sisten Transmigrasi dan Migrasi untuk menyeimbangkan kepadatan penduduk suatu daerah . Transmigrasi dan Migrasi sendiri adalah Mobilitas Penduduk yang artinya adalah pegerakan penduduk . Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut: 1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan 2. Mendukung kebijakan energi alternatip (bio-fuel) 3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia 4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan 5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia]] Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung.

menurut data BPS bulan Agustus 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan II-2010 mencapai 2,8 persen dibanding Triwulan I-2010 (qoq) dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2009 mengalami pertumbuhan 6,2 persen (yoy). Sehingga seharusnya penduduk Indonesia bertambah sejahtera bila dilihat dari sudut pandang PDB. Data ini diperkuat dengan kenaikan penjualan kendaraan roda empat sebesar 76.1%, sementara kendaraan roda dua 41.3%.


Namun bila memasukkan faktor lain seperti ketimpangan, harapan hidup, mortalitas, keadaan lingkungan maka Indonesia dapat dikatakan belum sejahtera. Bagaimana bisa sejahtera apabila pertumbuhan hanya terjadi di pusat kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, dan kota besar lainnya), sedangkan di daerah pertumbuhan hanya dipicu oleh proyek pemerintah yang tidak signifikan apalagi bagi daerah yang miskin sumber daya alam. Gambaran tersebut diperkuat oleh data BPS perihal lamanya jam kerja di Indonesia, jumlah jam kerja pada Februari 2010, sebanyak 74,60 juta orang (69,46 persen) bekerja diatas 35 jam perminggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam hanya sekitar 1,48 juta orang (1,38 persen).


Faktor lain yang perlu diperhatikan untuk dapat sejahtera yaitu biaya hidup. Survei mengenai besaran biaya hidup di Indonesia sangat tergantung dari inflasi di daerah tersebut, letak wilayah, ketersediaan barang dan jasa. Secara umum biaya hidup semakin ke timur semakin mahal, kecuali kondisi di beberapa kota besar yang memang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Contohnya Jayapura, Dumai, Batam, Balikpapan, Jakarta, sedangkan kota dengan biaya hidup terendah antara lain Yogjakarta, Cilegon, Bandar Lampung, dan Mataram (Mercer, 2005). Di lain pihak, usia harapan hidup penduduk Indonesia dua tertinggi dipegang oleh Jakarta dan Yogyakarta dengan usia 74 tahun pada tahun 2005-2010 dan 74,7 pada tahun 2010-2015 (Data Statistik Indonesia).


Hal ini belum menghitung berapa social cost yang harus dihabiskan untuk hidup di kota besar seperti Jakarta, seperti biaya transportasi, waktu yang dihabiskan untuk bermacet ria terutama bila hujan tiba, kualitas hidup serta hal-hal kecil lainnya. Tidak heran apabila variabel tersebut dimasukkan dalam penilaian tingkat kesejahteraan di negara berkembang, maka total nilai akhir akan berkurang sebesar 40%. Jadi sudah sejahterakah kita? Seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sehingga akan berdampak pada makmurnya suatu Negara .

Menoleh kepada Tingkat Pertumbuhan Penduduk Indonesia . Setiap hari rata-rata lahir 10.000 lebih bayi di Indonesia atau setiap tahun pertambahan penduduk di Indonesia sama dengan total penduduk Singapura, kata para pakar kependudukan . Pertambahan penduduk saat ini sekitar 1,3%, masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk Indonesia 0,5%.

Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat 237 juta jiwa. Meski hasil akhir Sensus Penduduk baru akan diumumkan dalam pidato kenegaraan presiden Agustus mendatang, jelas jumlah penduduk telah melampaui proyeksi semula sebesar 233 juta jiwa . Indikasi ledakan penduduk mulai bisa dirasakan dan akan semakin jelas setelah muncul data akhir jumlah penduduk hasil Sensus.

Kerangka berpikirnya adalah pada awal pembangunan suatu masyarakat memiliki angka pertumbuhan penduduk yang rendah karena angka kelahiran dan kematian yang tinggi. Banyak bayi yang lahir, tetapi juga banyak orang yang meninggal karena berbagai sebab.

Ketika teknologi kedokteran dan fasilitas kesehatan meningkat, angka kematian pun turun dengan cepat. Kalau turunnya angka kematian ini tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran, terjadilah ”peledakan penduduk”.

Jumlah yang lahir jauh lebih banyak dari yang meninggal. Akibatnya, angka pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat. Peledakan penduduk ini dapat mengacaukan pembangunan ekonomi dan mengganggu kesejahteraan keluarga.

Pendapatan masih rendah, sementara banyak anak yang harus diurus. Kualitas anak tidak terjamin sehingga sulit keluar dari perangkap kemiskinan. Di Indonesia, angka pertumbuhan penduduk tahunan tertinggi mencapai 2,34 persen pada periode 1971-1980.

Program Keluarga Berencana (KB) berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk tahunan menjadi 1,97 persen pada periode 1980-1990.

Secara absolut, tambahan jumlah penduduk mulai turun dari 31,7 juta pada 1980-1990 menjadi 26,5 juta pada periode 1990-2000. Kalaupun penduduk Timor Timur diperhitungkan pada sensus 2000, kenaikan pada periode 1999-2000 pun hanya sekira 27,5 juta, masih lebih rendah daripada kenaikan 1980-1990.

 Kebudayaan di Indonesia

  Dinamika sosial dan kebudayaan itu, tidak terkecuali melanda masyarakat Indonesia, walaupun luas spektrum dan kecepatannya berbeda-beda. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan Indonesia pernah berkembang dengan pesatnya di masa lampau, walaupun perkembangannya dewasa ini agak tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan di negeri maju lainnya. Betapapun, masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam itu tidak pernah mengalami kemandegan sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi.

Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara kategorikal ada 2 kekuatan yang mmicu perubahan sosial, Petama, adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internal factor), seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, adalah kekuatan dari luar masyarakat (external factor), seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (culture contact) secara langsung maupun persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka .

Betapapun cepat atau lambatnya perkembangan sosial budaya yang melanda, dan factor apapun penyebabnya, setiap perubahan yang terjadi akan menimbulkan reaksi pro dan kontra terhadap masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Besar kecilnya reaksi pro dan kontra itu dapat mengancam kemapanan dan bahkan dapat pula menimbulkan disintegrasi sosial terutama dalam masyarakat majemuk dengan multi kultur seperti Indonesia.

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mengalami masa pancaroba yang amat dahsyat sebagai akibat tuntutan reformasi secara menyeluruh. Sedang tuntutan reformasi itu berpangkal pada kegiatan pembangunan nasional yang menerapkan teknologi maju untuk mempercepat pelaksanaannya. Di lain pihak, tanpa disadari, penerapan teknologi maju itu menuntut acuan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan orientasi baru. Tidaklah mengherankan apabila masyarakat Indonesia yang majemuk dengan multi kulturalnya itu seolah-olah mengalami kelimbungan dalam menata kembali tatanan sosial, politik dan kebudayaan dewasa ini.

Penerapan teknologi maju

Penerapan teknologi maju untuk mempercepat pebangunan nasional selama 32 tahun yang lalu telah menuntut pengembangan perangkat nilai budaya, norma sosial disamping ketrampilan dan keahlian tenagakerja dengn sikap mental yang mendukungnya. Penerapan teknologi maju yang mahal biayanya itu memerlukan penanaman modal yang besar (intensive capital investment); Modal yang besar itu harus dikelola secara professional (management) agar dapat mendatangkan keuntungan materi seoptimal mungkin; Karena itu juga memerlukan tenagakerja yang berketrampilan dan professional dengan orientasi senantiasa mengejar keberhasilan (achievement orientation).

Tanpa disadari, kenyataan tersebut, telah memacu perkembangan tatanan sosial di segenap sector kehidupan yang pada gilirannya telah menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam proses perkembangan sosial budaya itu, biasanya hanya mereka yang mempunyai berbagai keunggulan sosial-politik, ekonomi dan teknologi yang akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan bebas. Akibatnya mereka yang tidak siap akan tergusur dan semakin terpuruk hidupnya, dan memperlebar serta memperdalam kesenjangan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang memperbesar potensi konflik sosial.dalam masyarakat majemuk dengan multi kulturnya.

Keterbatasan lingkungan (environment scarcity)

Penerapan teknologi maju yang mahal biayanya cenderung bersifat exploitative dan expansif dalam pelaksanaannya. Untuk mengejar keuntungan materi seoptimal mungkin, mesin-mesin berat yang mahal harganya dan beaya perawatannya, mendorong pengusaha untuk menggunakannya secara intensif tanpa mengenal waktu. Pembabatan dhutan secara besar-besaran tanpa mengenal waktu siang dan malam, demikian juga mesin pabrik harus bekerja terus menerus dan mengoah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap di lempar ke pasar. Pemenuhan bahan mentah yang diperlukan telah menimbulkan tekanan pada lingkungan yang pada gilirannya mengancam kehidupan penduduk yang dilahirkan, dibesarkan dan mengembangkan kehidupan di lingkungan yang di explotasi secara besar-besaran.

Di samping itu penerapan teknologi maju juga cenderung tidak mengenal batas lingkungan geografik, sosial dan kebudayaan maupun politik. Di mana ada sumber daya alam yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan industri yang ditopang dengan peralatan modern, kesana pula mesin-mesin modern didatangkan dan digunakan tanpa memperhatikan kearifan lingkungan (ecological wisdom) penduduk setempat.

Ketimpangan sosial-budaya antar penduduk pedesaan dan perkotaan ini pada gilirannya juga menjadi salah satu pemicu perkembangan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang befungsi sebagai pedoman dan kerangka acuan penduduk perdesaan yang harus nmampu memperluas jaringan sosial secara menguntungkan. Apa yang seringkali dilupakan orang adalah lumpuhnya pranata sosial lama sehingga penduduk seolah-olahkehilangan pedoman dalam melakukan kegiatan. Kalaupun pranata sosial itu masih ada, namun tidak berfungsi lagi dalam menata kehidupan pendudduk sehari-hari. Seolah-olah terah terjadi kelumpuhan sosial seperti kasus lumpur panas Sidoarjo, pembalakan liar oleh orang kota, penyitaan kayu tebangan tanpa alas an hokum yang jelas, penguasaan lahan oleh mereka yang tidak berhak.

Kelumpuhan sosial itu telah menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan dan berlanjut dengan pertikaian yang disertai kekerasan ataupun amuk.